Home Finance Pemerintah Fokus Enam Klaster untuk Penguatan Halal Value Chain

Pemerintah Fokus Enam Klaster untuk Penguatan Halal Value Chain

34
0

BICARA.NEWS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan berfokus pada enam klaster atau sektor industri potensial untuk menguatkan Halal Value Chain (HVC) dan mendorong ekonomi syariah.

Enam klaster tersebut adalah makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal.

“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan memelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (13/6).

Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia, lanjut Menko Airlangga yang juga Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur).

Airlangga menyampaikan bahwa potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar, pada triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang yang 44,2 persen di antaranya memiliki potensi ekonomi.

Melalui kolaborasi regulator maupun stakeholders dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes, Airlangga berharap semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi. Sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.

“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Airlangga.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri, pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital, kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri, pendampingan pelatihan digital marketing, dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.

“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” tegas Airlangga.

Berdasarkan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara, meningkat signifikan dibandingkan 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar 99,2 miliar dolar AS atau sekitar 3,44 persen dari total aset keuangan syariah global. Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa COVID-19. Pada 2020, pertumbuhan HVC hanya mengalami kontraksi sebesar minus 1,72 persen, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar minus 2,07 persen. (Ant/Rod)