Home Finance Ramai Wacana Tax Amnesty Jilid II, PKS Pertanyakan Evaluasi Jilid I

Ramai Wacana Tax Amnesty Jilid II, PKS Pertanyakan Evaluasi Jilid I

28
0

BICARA.NEWS, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mempertanyakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tax amnesty jilid I karena pada saat ini sedang ramai mengenai wacana pembahasan tax amnesty jilid II.

“Tax amnesty jilid 1 bagaimana kabarnya,” kata Anis Byarwati dalam rilis, Senin (24/05).

Anis menjelaskan ketika kebijakan tax amnesty dirancang, pemerintah memiliki tiga sasaran utama yaitu menambah pendapatan perpajakan di Indonesia, dapat menarik dana dari luar negeri, serta diharapkan bisa memperluas basis perpajakan di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Terkait dengan sasaran pertama, ia mengemukakan pemerintah menargetkan tambahan pendapatan pajak sebesar Rp165 triliun dari kebijakan ini.

Namun, lanjut Wakil Ketua Badan Keuangan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI tersebut, angka terakhir menunjukkan jumlah uang tebusan yang masuk hanya sebesar Rp135 triliun atau 81 persen dari target yang sudah dicanangkan.

“Melesetnya target tersebut tentu berimplikasi ke APBN yang sedang berjalan. Apabila angka tersebut sudah dimasukkan sebagai target pendapatan, maka ketika tidak tercapai, kekurangan sebesar Rp30 triliun harus ditambal, baik melalui penambahan defisit (utang) maupun mengurangi pos belanja,” terang Anis.

Ia mengingatkan sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak akan berpengaruh besar terhadap rasio pajak.

Politisi senior PKS ini kembali mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan respons wajib pajak. Salah satu respons yang akan muncul adalah pembayar pajak yang patuh akan kecewa karena mereka tidak diuntungkan dari kebijakan ini.

Selain kecewa, lanjutnya, pembayar pajak yang jujur juga takut bahwa pendapatan negara yang hilang akibat tax amnesty akan menjadi beban pajak untuk mereka di masa yang akan datang.

“Hal ini bisa mendorong para pembayar pajak yang jujur untuk ikut melakukan pengemplangan. Dari sini kita dapat melihat bahwa sekarang justru bukan saat yang tepat untuk melakukan tax amnesty.” pungkas Anis. (Ant/Rod)