Home News Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Indonesia Terapkan Program Review ala Jepang

Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Indonesia Terapkan Program Review ala Jepang

32
0

JAKARTA (6/05) – Indonesia melalui Open Government Indonesia (OGI) bersama Yayasan Tifa akan menerapkan program review ala Jepang pada pertengahan tahun 2021 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

“Yayasan Tifa bersama dengan Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk mendorong konsep program review sebagai salah satu komitmen dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI 2021-2022,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono dalam webinar daring, Kamis.

Slamet mengatakan Yayasan Tifa merupakan organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengawal isu keterbukaan pemerintah dan mempromosikan masyarakat terbuka. Dalam periode dua tahun, Yayasan Tifa akan melakukan pilot project evaluasi program pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa.

Menteri Administrative Pemerintah Jepang Kono Taro yang juga terlibat dalam program review Jepang sejak 2002, mengatakan program review bertujuan untuk menemukan prioritas dalam perencanaan dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak penting. Melalui program review para pembayar pajak di Jepang percaya bahwa uang pajak yang dibayarkan akan digunakan secara efisien oleh pemerintah.

“Tujuan dari program review agar bisa mendapatkan prioritas utama, apa saja kemubaziran dan hal tak penting yang terjadi selama ini. Setelah kami mendapatkan hal tersebut kami melakukan penanggulangan sehingga pemerintah dan pelaku industri bisa berjalan bersama,” lanjut Kono Taro.

Program review pada awalnya ditawarkan oleh Japan Initiative sebagai pendekatan evaluasi yang mengutamakan aspek penilaian terhadap tujuan sebuah program dan implementasi program. Program ini menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai penilai akhir dari program pemerintah yang dilakukan secara transparan dan melibatkan evaluator-evaluator ahli untuk memberikan pandangan.

Melalui program review ini masyarakat akan menjadi penentu nasib suatu program pemerintah apakah akan direkomendasikan untuk dilanjutkan, direvisi, atau bahkan dihentikan.

Program yang mulai dikenalkan kepada publik Jepang pada tahun 2002 ini terbukti membawa dampak signifikan seperti penghematan anggaran hingga 8 persen, perbaikan program-program pemerintah, merubah pola pikir pegawai pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program pemerintah, serta meningkatkan kesadaran warga akan hak-haknya. Salah satu contohnya adalah pemerintah daerah Kakogawa, Jepang yang mampu menghemat anggaran tiap tahunnya hingga 160 miliar -1,3 triliun yen.

Adapun pada Desember 2020 lalu telah dilaksanakan penandatanganan Komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2021-2022 antara OGI/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Yayasan Tifa, yang didalamnya termasuk program review. (Ant/Rod)