Home News Legislator PKS: Naskah RUU P-KS dalam Tahap Pengumpulan Masukan

Legislator PKS: Naskah RUU P-KS dalam Tahap Pengumpulan Masukan

37
0
Ledia Hanifa Amaliah (Foto: fraksi.pks.id)

BICARA.NEWS Jakarta – Naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) masih dalam tahap penyusunan, kata anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

“RUU tersebut disusun naskah dan drafnya oleh Badan Legislasi, masih dalam tahapan mengumpulkan masukan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/6).

Ia mengatakan Baleg DPR RI masih akan terus menghimpun masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

Sejauh ini, Baleg telah menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk di antaranya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Pertemuan antara Baleg DPR RI dan perwakilan Komnas Perempuan berlangsung pada 29 Maret 2021.

Dalam pertemuan itu, Anggota Baleg DPR RI Almuzzamil Yusuf mengingatkan bahwa draf RUU P-KS harus disusun secara lengkap.

Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak, selain Komnas Perempuan, juga perlu didengar oleh Baleg, kata Almuzzamil.

Ia juga berharap Baleg memperhatikan peran lembaga pernikahan saat menyusun aturan-aturan dalam draf RUU P-KS.

Dalam pertemuan itu, ia turut menyoroti pentingnya mengatur hubungan seksual di luar pernikahan sebagai masalah hukum.

RUU P-KS merupakan satu dari 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 23 Maret 2021.

Sejak 2014, timbul pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat sipil terkait pengesahan RUU P-KS.

RUU P-KS sempat masuk dalam prolegnas 2020, tetapi pemerintah dan DPR RI sepakat mencabut RUU itu dalam daftar prioritas tahun lalu. Untuk prolegnas prioritas tahun ini, RUU P-KS diusulkan oleh Baleg DPR RI.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada awal minggu ini mengatakan RUU P-KSmendesak segera disahkan.

Moeldoko mengeluarkan pernyataan itu saat membuka pertemuan bersama Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU P-KS) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (21/6).

Tim pelaksana itu dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Edward Omar Sharif Hiariej.

Terkait pernyataan pemerintah itu, Ledia belum dapat memastikan kapan pembahasan dan penyusunan naskah akademik serta draf RUU P-KS rampung.

“Pada saat ini antrian pembahasan RUU lumayan panjang ditambah dengan kondisi pandemi.” pungkas Ledia. (Ant/Rod)